UJUNGPENANEWS.COM GUNUNGSUGIH – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah Edi Yonisa memberikan masukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati I Komang Koheri untuk segera mengisi kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) serta pejabat dilingkungan instansi pemerintahan.
Hal itu, dinilai sangat penting agar kekosongan yang ada tidak menghambat proses administrasi lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah.
Ketua Fraksi Golkar Edi Yonisa mengatakan bahwa kekosongan Sekda harus segera diisi agar proses administrasi dan lainnya di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tidak terhambat.
“Untuk kekosongan Sekda harus segera diisi. Sehingga, saya selaku Ketua Fraksi Golkar memberikan saran kepada Plt Bupati I Komang Koheri untuk segera mengisinya,” kata Edi Yonisa, Rabu (23/09/2026).
Selain itu, kata Edi, APBD Perubahan 2026 Lampung Tengah gagal dibahas DPRD setempat. Kondisi ini membuat penyelesaian sejumlah persoalan masyarakat, mulai dari gaji PPPK paruh waktu, program PBI Jaminan Kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur, terancam terkendala.
“Kami seluruh anggota Fraksi Golkar hadir pada detik akhir pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026. Pembahasan pun batal digelar karena Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri tidak mengirim surat ataupun merespons DPRD Kabupaten Lampung Tengah,” kata Edi.
Menurut Edi, Fraksi Golkar telah berupaya memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat dan pegawai Pemkab Lampung Tengah melalui APBD Perubahan.
Salah satunya penyelesaian gaji PPPK paruh waktu, terutama guru yang disebut belum menerima gaji selama tiga bulan. Selain itu, program PBI Jaminan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi perhatian.
Persoalan infrastruktur juga masuk dalam aspirasi masyarakat yang diharapkan dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan 2026.
Namun, dengan batalnya pembahasan, upaya penganggaran untuk sejumlah kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan melalui APBD Perubahan.
“Saya tegaskan Fraksi Golkar telah semaksimal mungkin memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat. Semua persoalan itu dapat diselesaikan ketika anggaran untuk mobilisasi tersedia. Namun, APBD Perubahan gagal dibahas. Saya pribadi mewakili seluruh anggota Fraksi Golkar meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah atas gagalnya pembahasan APBD Perubahan,” ujar Edi.
Meski APBD Perubahan gagal dibahas, Edi meminta Pemkab Lampung Tengah tetap mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Salah satunya pembayaran gaji PPPK paruh waktu, khususnya guru. Menurut dia, pemerintah daerah dapat melakukan langkah lain, termasuk pergeseran anggaran, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami menekankan bahwa Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri wajib menyelesaikan gaji PPPK paruh waktu, terlebih untuk guru yang belum terbayarkan selama tiga bulan. Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri dapat melakukan pergeseran anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Edi meminta program PBI Jaminan Kesehatan tetap berjalan dan tidak mengalami tunggakan. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk program tersebut sekitar Rp18 miliar.
“Program PBI dengan biaya kurang lebih Rp18 miliar harus diselesaikan. Jangan sampai menunggak agar masyarakat kurang mampu tetap terbantu melalui program ini,” pungkasnya.(*)
