UJUNGPENANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) memperkuat pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga, menjaga kelancaran distribusi, serta melindungi daya beli masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui pemantauan harga, pengawasan stok, dan koordinasi lintas sektor.
“Pengendalian harga pangan harus menjadi perhatian bersama. Saya meminta seluruh OPD terkait proaktif memantau kondisi pasar, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta segera berkoordinasi apabila ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar atau gangguan pasokan,” tegas Komang Koheri, Selasa (27/10/2026).
Ia secara khusus meminta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; serta Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan memperkuat pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dinas Ketahanan Pangan diminta memantau ketersediaan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan perlu mengawasi perkembangan harga di pasar tradisional serta berkoordinasi dengan pedagang dan distributor guna menjaga kelancaran pasokan.
Adapun Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan diharapkan memastikan ketersediaan komoditas hasil perkebunan, peternakan, dan perikanan, termasuk daging, telur, serta ikan.
Komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, ikan, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya.
Menurut Komang, data harga dan pasokan harus dihimpun secara berkala agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Jangan menunggu sampai persoalan membesar. Kita perlu mengetahui perkembangan harga, kondisi stok, dan kendala distribusi secara berkala. Jika diperlukan, langkah seperti pasar murah atau gerakan pangan murah harus dikoordinasikan dengan instansi terkait berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Upaya tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan menjelang akhir tahun.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya penguatan bantuan sosial dan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan penguatan produksi dan cadangan pangan nasional, termasuk melalui optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, dan pompanisasi untuk mengantisipasi risiko perubahan iklim.
Komang menegaskan, pengendalian harga perlu mempertimbangkan kepentingan konsumen sekaligus keberlangsungan usaha petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha lainnya.
Melalui koordinasi Pemkab Lampung Tengah bersama pemerintah pusat, Bulog, distributor, pedagang, dan para produsen pangan, stabilitas pasokan dan harga diharapkan tetap terjaga selama periode Nataru.
“Tujuan kita adalah memastikan bahan pokok tersedia, harga tetap terjangkau, dan daya beli masyarakat terjaga. Dengan menjalankan arahan pemerintah pusat secara konsisten serta memperkuat kerja sama lintas sektor, kita berupaya mewujudkan Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(*)
